Esai

Birokrat vs Intelektual

>> Ahmad Atho’ Lukman Hakim

 

 

Dalam dunia kerja, birokrasi sering dikeluhkan tidak bisa mengembangkan intelektualitas. Ditambah lagi, isu reformasi birokrasi yang menuntut para birokrat agar profesional mencerminkan buruknya birokrasi selama ini. Beberapa teman birokrat mengeluh terbelenggu kerja-kerja teknis, pengap dengan dunia birokrat yang memaksa dia bermetamorfosis menjadi “makhluk lain” yang bukan dirinya. Idealisme yang dipegang teguh waktu di kampus dihadapkan pada sebuah sistem dan  kultur birokrasi yang berbeda. Dalam benaknya sering timbul pertanyaan, benarkah birokrat tidak mungkin menjadi intelektual yang baik? Atau intelektual pasti tidak mungkin menjadi birokrat yang baik?

Dalam perbincangan dengan penulis sering terlontar ketidaksiapannya untuk menjadi birokrat. Kalau bukan tuntutan ekonomi –maklum sudah beristri dan mempunyai beberapa anak– dapat dipastikan teman yang dulunya aktivis mahasiswa ini, sudah keluar dari dunia birokrasi. Problem teman baik penulis ini mengingatkan perdebatan tentang tema yang sama tentang peran sosial intelektual dan posisi ideal dihadapan negara dan masyarakat sipil.

Dua Pendekatan

Menjawab hal itu, ada dua alur pikir. Pertama, tidak mungkin seorang intelektual yang baik menjadi birokrat yang baik, karena watak keduanya yang berbeda. Intelektual berada pada menara gading. Ia adalah rujukan moral ketika ada krisis nilai dalam masyarakat. Ibarat lentera, intelektual selalu siap menerangi siapapun pencari kebenaran. Wataknya yang tidak terikat dengan yang duniawi membuat dia menjaga jarak dengan kekuasaan. Tidak memperdulikan lagi citra diri ataupun kedudukan sosial, intelektual mengarahkan segala dayanya untuk perubahan sosial. Keintelektualannya tidak hanya diuji oleh koherensitas teoritik belaka, lebih dari itu ralitas empiris menjadi ujian akhir dari daya imajinya. Antonio Gramsci mengkoseptualisasikan sebagai intelektual organik, yakni intelektual yang tidak tercerabut dari basis massa dan mengarahkan segala daya untuk proses humanisasi masyarakat. Implikasinya, ia musti menjaga jarak dengan segala bentuk kuasa dan birokrasi. Tak jarang kesendirian dan kesunyian adalah “ruang kerjanya”.

Adapun birokrat jauh dari kualifikasi yang pertama. Dalam pandangan Hannah Arendt dalam teori tindakannya menyatakan birokrat tidak lebih dari “pekerja”. Tindakan “kerja” ala Hannah Arendt mungkin mirip dengan kasta Sudra dalam tradisi Hindu. Ia dicirikan pada keterikatan duniawi yang kuat. Yang ada dalam pikiran para Sudra adalah bagaimana menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya tidak peduli dengan cara memperolehnya. Kesadaran tertingginya adalah harta dan kedudukan.

Cara pandang ini lebih mengidentifikasi birokrat tidak lebih dari kepanjangan tangan kekuasaan yang cenderung korup. Paradigma Hobbesian ini seakan menemukan konfirmasinya jika melihat sejarah munculnya birokrasi di negeri ini. Berawal dari pamong praja bentukan kolonial berfungsi menjadi komparador pada sistem sosial kolonialistik waktu itu. Mereka dikondisikan hanya menjadi elit bukan vanguard. Ia dibiarkan berjarak dengan masyarakatnya. Dengan pengkalimatan lain,  birokrasi dengan penguasa menjadi satu kesatuan dan rakyat menjadi the other yang diperlakukan sesuai dengan kepentingannya. Karenanya, dinamika model birokrasi yang demikian lebih kedalam bukan keluar. “Dinamika kedalam” dalam pengertian bahwa  birokrasi lebih sibuk melayani penguasa dan dirinya sendiri.  Pandangan ini juga meyakini meskipun sekarang ada perubahan struktur dan modernisasi sosial politik tidak secara otomatis terjadi transformasi budaya feodal yang melekat pada  para birokrat itu yang masih ingin dilayani, bukan aktor transformasi.

Arus besar birokrasi yang demikian tidak mungkin didiami oleh seorang intelektual. Jika memaksakan maka kemungkinan yang terjadi adalah dikucilkan teman-temanya karena mufaraqah yang dilakukan atau, kalau tidak, ikut arus dalam mainstraim. Artinya, tidak mungkin menjadi intelektual yang baik jika masuk dalam dalam birokrasi yang bermuka buruk seperti paparan tersebut.

Kedua, sangat dimungkinkan seorang intelektual yang baik juga menjadi birokrat yang baik. Intelektual adalah persoalan kualitas individu sedang birokrat fungsi sosial seseorang, keduanya dengan demikian tidak saling meniadakan. Jika pada dasarnya seorang mempunyai kualitas yang memadai maka dunia birokrasi sejelek apapun tidak akan mengubah fungsinya keintelektualannya. Jiwa transformasi dan ketidakterikatannya pada dunia tidak akan tercemar dengan “comberan birokrasi”. Pandangan yang kedua ini menemukan bukti tokoh-tokoh yang tidak tereduksi keintelektualannya karena berenang di lautan birokrasi seperti Sudjatmoko, K.H Wahid Hasyim, Munawir Sadzali dan lain sebagainya.

Karena dalam prespektif kedua ini seorang intelektual tidak ditabukan untuk dekat bahkan bagian dari kekuasaan termasuk masuk dunia birokrasi. Justru akan mempunyai nilai lebih. Intelektual yang demikian akan menggunakan kekuasaan yang ada menjadi alat melandaskan angan-angan sosialnya sehingga mendapat pijakan empiris.

Belajar dari Habermas

 Secara ringkas dan sederhana Habermas mengkritik kecenderungan modernisasi yang berbasis rasionalitas tetapi justru bersifat irasional. Titik penting kritik Habermas adalah modernitas telah mereduksi rasionalitas menjadi pusposive-rational action. Rasionalitas yang demikian terjebak pada model teknokratik yang birokratis. Administrasi dan tertib organisasi menjadi lebih penting dari substansi. Dengan demikian rasionalitas modern justru tercerabut dari semangat humanisasi yang menjadi idealitas kelahirannya. Misal, program keluarga sakinah hanya ada dalam pembuatan program kerja dan laporan seadanya bahwa kerja itu sudah dilaksanakan dengan mata anggaran sekian, lalu dipertanggungjawabkan secara minimalis asal tidak menyalahi “prosedur normal” birokrasi bisa dikatakan program  itu berhasil. Pendekatan  teknokratik yang demikian hanya mereduksi program mulia keluarga sakinah hanya diatas kertas tanpa terlibat serius dalam upaya-upaya pemberdayaan yang sesungguhnya. Jika itu bertemu dengan mental “kerja” birokrat bisa jadi program tersebut dijadikan “lahan” menampah pundi-pundi rupiah dengan sedikit modifikasi laporan pertanggunggjawaban.

Oleh karena itu Habermas menawarkan kebuntuan dari rasionalitas yang hanya bertumpu pada maximing expected utilities ini dengan tindakan komunikatif yang dibimbing dan mempertimbangkan prhoenosis (nilai baik-buruk) dalam setiap kebijakan dan aplikasinya. Konsekuensi logis lanjutannya,  mulai dari perancangan program sampai taraf pelaporan dan evaluasi ada konsistensi nilai atau ideologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral oleh para birokrat. Dengan demikian birokrasi benar-benar menjadi “alat negara” untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya yang dapat dijadikan instrumen efektif untuk perubahan sosial dimasyarakat.

Waba’du. Dari uraian diatas ada hikmah yang dapat dipetik oleh birokrat, Pertama, hendaknya para birokrat tidak memaknai birokrasi, meminjam teori tindakan Hannah Arendt, menjadi tempat “kerja” tanpa “karya”. “Kerja” hanya berorientasi pada penghasilan dan survivalitas diri dalam pengertian yang minimal. Artinya, orientasi dan keterikatan pada duniawi sangat kuat. Pada titik ini maka “kerja” berlaku hukum rimba : yang kuat dialah yang menang. Akan sulit membedakan kualitas kemanusiaan dengan hewan. Demikian juga akan sulit mengharapkan birokrat yang mempunyai empati, kebijakan yang manusiawi , bersih, jujur dan amanah. Ia akan sangat kaku dan berjalan hanya dengan standar minimal normatif administratif. Maka tidak heran jika dalam hati terdalam para birokrat sering tersembul pernyataan, “pokoknya saya untung, dan selamat serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Kedua, hendaknya birokrat memperkuat visi kepemimpinan serta mempunyai ideologi dan teori yang transformatif. Jika tidak, maka jangan harap ada empati terhadap perubahan sosial yang mustinya lahir dari kebijakan-kebijakannya. Penulis sendiri mengalami betapa birokrat gagap menghadapi realitas yang terjadi dimasyarakat. Tindakan yang diambil hampir selalu pendekatannya birokratis dan jauh dari pemecahan masalah yang sebenarnya. Dari hikmah itu, tidak berlebihan jika saya membesarkan hati seorang teman dengan berkata : “Tidak usah khawatir, temanku, kau bisa jadi birokrat yang baik dengan memegang idealismemu”. Mudah dinasehatkan, sulit dilakukan bukan?[]

One thought on “Birokrat vs Intelektual

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s